IDSP Articles
PMK 111 Tahun 2025 membawa perubahan besar dalam pola pengawasan kepatuhan pajak dan secara tidak langsung mempengaruhi peta sengketa pajak di Indonesia. Mulai dari SP2DK, keberatan, banding, gugatan, hingga Peninjauan Kembali, Wajib Pajak perlu memahami roadmap penyelesaian sengketa pajak agar mampu mengelola risiko sengketa sejak tahap pengawasan awal.
20 May 2026
Pemberlakuan PMK 111 Tahun 2025 memperkuat peran Account Representative (AR) DJP dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, mulai dari legitimasi SP2DK hingga perluasan kewenangan pengawasan. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan secara lebih preventif, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan baru terkait batas kewenangan dan kesiapan kompetensi AR dalam praktiknya.
19 May 2026